 |
| Mantan Kapolda Papua Komjen Pol. (P) Dharma Pongrekun melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). |
JAKARTA, TIMURPOS.COM – Mantan Kapolda Papua Komjen Pol. (P) Dharma Pongrekun melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyebutnya bukan sebagai solusi genuin bagi anak bangsa melainkan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) elit global yang berbahaya. Melalui pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda internasional yang mencakup Zero Hunger berbasis GMO (Genetically Modified Organism), The Great Reset, Agenda UN 2030, hingga narasi kepemilikan aset yang manipulatif. Ia menyerukan agar pemerintah menghentikan program tersebut demi kedaulatan pangan dan kesehatan nasional yang sesungguhnya, Jumat ( 07 Agustus 2026 ).
Program MBG Adalah SOP Elit Global, Bukan Solusi Lokal: Dharma menegaskan bahwa MBG bukanlah inisiatif murni pemerintah Indonesia untuk mengatasi gizi buruk, melainkan adopsi langsung dari kerangka kerja organisasi internasional seperti Yayasan Gates dan Rockefeller. Program ini dinilai dirancang untuk mengintegrasikan sistem pangan nasional ke dalam rantai pasok global yang dikendalikan oleh korporasi asing, bukan memberdayakan petani dan produsen lokal
Ancaman Genosida Terselubung Melalui Pangan GMO: Istilah "Makanan Beracun Genosida" digunakan untuk memperingatkan bahaya jangka panjang konsumsi produk hasil rekayasa genetika (Genetically Modified Organism) yang dipromosikan melalui skema Zero Hunger. Dharma mengingatkan bahwa ketergantungan pada benih dan bahan pangan impor yang dimodifikasi secara genetik akan merusak biodiversitas lokal dan menciptakan kerentanan biologis permanen bagi generasi penerus bangsa.
Kaitan Langsung dengan Agenda The Great Reset dan UN 2030: Penolakan ini didasarkan pada analisis bahwa MBG adalah pintu masuk bagi implementasi The Great Reset di sektor pangan Indonesia. Narasi "You'll own nothing & you will be happy" dianggap sebagai blueprint terselubung di balik program bantuan sosial masif ini, yang bertujuan menghapus kemandirian ekonomi rakyat dan menggantinya dengan sistem distribusi yang sepenuhnya dikontrol oleh negara atau entitas supranasional.
Redefinisi Akronim MBG: Makanan = Beracun, Gratis = Jerat: Dharma mendekonstruksi makna positif program tersebut dengan interpretasi kritis: M berarti Makanan yang tidak alami, B berarti Beracun bagi tubuh dan kedaulatan bangsa, serta G berarti Gratis yang justru menjadi alat kendali politik dan ekonomi. Kata "gratis" dalam konteks ini bukan kemurahan hati, melainkan mekanisme untuk menciptakan ketergantungan struktural yang mematikan daya saing dan ketahanan pangan mandiri.
Prioritas Nasional Harus Dialihkan ke Tiga Pilar Fundamental: Tuntutan utama yang disampaikan adalah pengalihan fokus dan anggaran dari program MBG menuju tiga kebutuhan mendesak yang benar-benar membangun kapasitas manusia: pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. Ketiga pilar ini dianggap sebagai fondasi sejati kesejahteraan rakyat, berbeda dengan MBG yang hanya memberikan bantuan sesaat tanpa menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan
Seruan Kedaulatan Tanpa Rasa Takut Terhadap Tekanan Internasional: Pernyataan "Jangan pernah takut siapapun" menjadi intisari sikap politik yang ditawarkan. Dharma mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menolak tekanan diplomatik maupun finansial dari lembaga internasional yang mengaitkan bantuan dengan syarat-syarat kebijakan pangan tertentu. Kedaulatan pangan harus ditegakkan berdasarkan kepentingan nasional, bukan kepatuhan terhadap roadmap global yang merugikan
Mobilisasi Gerakan Save The Nation dan Viva Republik Indonesia: Kritik ini dibingkai sebagai bagian dari gerakan pembelaan rakyat (Dharma Pembela Rakyat) yang lebih luas. Hashtag #Nuswantara dan #VivaRepublikIndonesia menegaskan bahwa penolakan MBG adalah bentuk patriotisme kontemporer. Tujuannya adalah menyelamatkan nation state Indonesia dari infiltrasi sistemik yang menggerogoti fondasi kemerdekaan melalui jalur bantuan kemanusiaan yang tampak jinak namun bermuatan ideologis destruktif.
Closing Statement
Penolakan Komjen Pol. (P) Dharma Pongrekun terhadap program MBG bukanlah sekadar oposisi politik, melainkan peringatan strategis tentang harga mahal yang harus dibayar jika Indonesia menyerahkan kedaulatan pangannya kepada arsitektur global yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Bangsa ini tidak membutuhkan makanan gratis yang membawa racun ketergantungan; yang dibutuhkan adalah sistem pendidikan yang mencerdaskan, layanan kesehatan yang menyembuhkan, dan lapangan kerja yang memartabatkan—tiga pilar yang hanya bisa dibangun di atas fondasi kedaulatan penuh, bukan di atas utang budi kepada elit global yang mengusung agenda Great Reset.
Editor : Farli Ponomban S.Th
Sumber : Komjen Pol. (P) Dharma Pongrekun
