BANTAENG, SULSEL, TIMURPOS — Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Budi Santoso, akhirnya menerima langsung rombongan massa dari Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) Bantaeng, Selasa (2/9/2025). Adapun pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para buruh guna menyampaikan sederet persoalan yang mereka alami di tempat kerja.
Dalam dialog interaktif itu, massa buruh menyoroti sejumlah persoalan mendasar. Di antaranya, hak-hak buruh yang belum dibayarkan, upah lembur bertahun-tahun yang tidak kunjung dibayar, hingga dugaan pelanggaran perusahaan ketika terjadi kecelakaan kerja. Buruh juga menolak praktik “normalisasi kecelakaan” dengan dalih risiko kerja tanpa adanya evaluasi atau tindak lanjut perbaikan dari pihak perusahaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bantaeng Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah secara mendalam seluruh tuntutan buruh sebelum menentukan langkah taktis ke depan. Ia mengingatkan, meski DPRD memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan teknis, lembaga legislatif tetap memiliki fungsi pengawasan dan kewenangan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.
“Saat ini saya masih akan mempelajari setiap delik yang jadi tuntutan untuk menentukan langkah taktis ke depannya. Karena bagaimanapun juga DPRD bukan pemilik kebijakan, melainkan hanya menjalankan fungsi pengawasan, legislatif, dan anggaran,” kata Budi Santoso.
Dengan pertemuan ini, buruh berharap adanya langkah konkret yang dapat ditempuh oleh DPRD maupun instansi terkait demi menyelesaikan permasalahan yang menahun dan seringkali diabaikan oleh perusahaan
Editor : Tri Indra
Reporter : Tri Indra
