 |
| Kantor PDAM Bantaeng |
BANTAENG, TIMURPOS.COM — Kembalinya Suwardi menakhodai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantaeng sebagai direktur definitif berdasarkan penetapan Bupati Bantaeng, ternyata belum sepenuhnya menghadirkan suasana kondusif di internal perusahaan daerah tersebut.
Di tengah upaya pembenahan manajemen, muncul isu yang memantik polemik di kalangan karyawan. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya rencana “merumahkan” atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap beberapa pegawai PDAM.
Isu tersebut sontak memunculkan kegelisahan dan spekulasi di internal perusahaan. Bahkan, berkembang dugaan adanya oknum tertentu yang sengaja menghembuskan situasi agar suasana di tubuh PDAM kembali memanas pasca penetapan Suwardi sebagai direktur oleh Bupati Bantaeng.
Tidak hanya itu, beredar pula kabar adanya sejumlah karyawan yang disebut-sebut tidak menerima keputusan pemerintah daerah yang kembali mempercayakan jabatan direktur kepada Suwardi.
Meski demikian, keputusan Bupati Bantaeng menetapkan kembali Suwardi sebagai Direktur PDAM disebut telah final dan tidak dapat diganggu gugat.
Dikonfirmasi terkait polemik tersebut, Suwardi mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang merasa melakukan kekeliruan sebelumnya telah datang menemui Bupati untuk menyampaikan permohonan maaf.
“Yang merasa dirinya salah datang menghadap ke Bupati memohon maaf, dan beliau menerima permohonan maafnya. Namun beliau juga menyampaikan kepada kami agar melakukan evaluasi kembali sesuai daftar yang beredar,” ungkap Suwardi.
Suwardi menambahkan, saat ini dirinya mulai aktif menjalankan tugas sebagai Direktur PDAM Bantaeng. Untuk sementara, aktivitas administrasi dilakukan di Kantor Kolam Renang Balang, sementara kantor utama di Jalan Gagak tetap dibuka untuk pelayanan masyarakat dan pengaduan pelanggan terkait distribusi air.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, termasuk pengaduan air yang tidak mengalir,” jelasnya.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Bantaeng turut angkat bicara terkait dinamika yang terjadi di tubuh PDAM. Ia menilai, permintaan maaf tidak selalu mampu menghapus luka akibat tindakan yang sebelumnya terjadi.
“Kata maaf belum tentu menghilangkan rasa sakit atas apa yang diperbuat, apalagi sampai teriak-teriak di jalan yang seolah mempermalukan Bupati. Tapi Bupati adalah orang baik, berpendidikan tinggi, dan tetap menghargai aspirasi masyarakatnya,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, persoalan lain juga mulai mencuat. Tokoh masyarakat itu mengaku mendukung langkah Direktur PDAM untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan keuangan di internal perusahaan.
Suwardi sendiri mengungkapkan adanya dugaan penggelapan dana setoran pelanggan yang melibatkan salah seorang oknum karyawan berinisial AS.
“Ada dugaan dana setoran pelanggan digelapkan oleh oknum karyawan berinisial AS. Kemungkinan kami akan melaporkan hal ini ke APH,” tegas Suwardi.
Mencuatnya dugaan persoalan internal ini pun menjadi perhatian publik. Masyarakat kini menanti langkah tegas manajemen PDAM dan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas pelayanan air bersih serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah tersebut.
Redaksi
