Petani Kobra Saat Memotong Hasil Panen
SARMI PAPUA, TIMURPOS . COM– Rantai ekonomi kelapa di wilayah pesisir Jayapura saat ini berada dalam kondisi rapuh. Jalur distribusi dan nilai tambah yang seharusnya menguntungkan petani justru “patah” di tengah. Akibatnya, petani sebagai produsen paling awal menanggung beban paling berat.
Laporan lapangan dari Hermanus Botre,(petani kopra) perwakilan petani Mawesmukti Jalur 3 Bonggo Sarmi, mengungkap ketimpangan harga yang mencekik. Kelapa butiran di tingkat pengepul hanya dihargai Rp1.500 per butir. Itu harga bahan mentah yang belum melalui proses apa pun.
Yang lebih memukul adalah harga kopra. Komoditas andalan warga pesisir ini dulu bisa dijual Rp12.000 per kilogram. Kini harga terjun ke kisaran Rp7.000-Rp8.000 per kilogram. Penurunan sekitar 40% itu berarti ada Rp4.000-Rp5.000 per kilogram yang lenyap dari pendapatan petani.
Ironisnya, untuk menghasilkan kopra petani harus bekerja ekstra. Prosesnya menuntut biaya transportasi, peralatan, dan energi. Namun margin yang didapat justru semakin tipis.
*Tiga ketakutan utama petani*
Petani memetakan tiga persoalan utama yang membuat mereka berhenti berproduksi.
Pertama, modal cekak yang menjebak. Membuat 1 kg kopra tidak sesederhana menjemur. Petani harus mengeluarkan uang di awal untuk gerobak pengangkut kelapa dari kebun, parang, linggis, dan kapak untuk membelah serta mengupas, serta kayu bakar dan tungku untuk pengasapan. Dengan harga jual Rp7.000/kg, waktu balik modal menjadi sangat panjang. Banyak petani akhirnya hanya impas. Kerja berat, tapi tidak ada keuntungan.
Kedua, penghasilan harian berhenti. Selisih Rp4.000-Rp5.000 per kilogram terasa sangat besar bagi rumah tangga pesisir. Dengan logika sederhana, jika dijual rugi maka lebih baik berhenti dulu. Dampaknya, banyak kebun kelapa ditelantarkan sementara. Padahal kopra selama ini berfungsi sebagai “uang tunai cepat” untuk kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak.
Ketiga, keterbatasan alat produksi. Gerobak yang rusak memaksa petani mengangkut manual. Parang tumpul menghabiskan tenaga untuk membelah kelapa. Tungku pengeringan yang boros membuat kebutuhan kayu bakar makin mahal. Biaya produksi naik, efisiensi kerja turun, sementara harga jual tetap ditekan.
*Efek domino*
Jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya akan berantai. Alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata. Kebun kelapa yang sangat cocok di tanah pesisir Jayapura berisiko ditebang dan diganti tanaman lain seperti sawit.
Ekonomi warga pesisir juga akan lumpuh. Hilangnya kopra berarti hilangnya pemasukan harian yang selama ini menopang kebutuhan dasar.
Di sisi hilir, potensi ekspor ikut terancam. Kopra Papua dikenal memiliki kualitas bagus untuk bahan baku minyak kelapa dan VCO. Jika petani berhenti memproduksi, pabrik pengolahan dan eksportir akan kehilangan pasokan bahan baku.
*Tuntutan konkrit ke pemerintah*
Lewat Petani Kopra bernama Hermanus Botre, petani mengajukan dua tuntutan konkrit. Pertama, pemerintah diminta melakukan stabilisasi harga. Petani mengusulkan adanya harga dasar atau harga acuan, mirip HPP gabah, agar harga tidak dipermainkan tengkulak.
Kedua, alat produksi ala kadarnya. Gerobak, parang, linggis, kapak, dan tungku efisien sangat dibutuhkan untuk menekan biaya produksi. Dengan biaya lebih rendah, petani masih bisa bertahan meski harga pasar sedang jatuh tutur Hermanus Botre
Petani juga meminta pemerintah turun langsung. “Survei ke lapangan, lihat kondisi kami di lapangan Jangan hanya melihat data di kantor,” tegas Hermanus Botre.
Gambaran sederhananya: petani sudah bekerja maksimal. Namun sistem rantai pasok yang panjang dan struktur harga yang tidak adil membuat mereka “hanya bisa pasrah menerima bahkan diam”. Bahkan harus menelan pahit hasil kerja sendiri sampai gulung tikar
Editor :Alfret Mouris
Penulis : YT Soemardi
