SARMI PAPUA, TIMURPOS.COM -- Selama bertahun-tahun, pergantian pucuk pimpinan daerah, anggota dewan, dan kepala dinas di Kabupaten Sarmi terus berlangsung. Namun satu hal tak pernah berubah: kondisi jalan utama yang menjadi urat nadi perekonomian Kampung Mawesday tetap rusak parah dan terabaikan. Masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah kampung menilai DPRD Kabupaten Sarmi, Pemerintah Daerah, dan instansi teknis terkait sama sekali tidak menunjukkan kepedulian nyata terhadap akses vital ini.
Jalan penghubung pusat kegiatan ekonomi Kampung Mawesday mengalami kerusakan berat dengan lubang-lubang dalam, permukaan tidak rata, dan selalu tergenang air saat hujan. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari lima tahun tanpa ada perbaikan secara menyeluruh, meski telah terjadi beberapa kali pergantian pimpinan di tingkat kabupaten.
Sebagai jalur utama pengangkutan hasil bumi, perkebunan, dan perikanan, kerusakan jalan ini berdampak langsung pada kehidupan warga. Biaya angkutan menjadi melonjak tinggi, barang dagangan sering rusak dalam perjalanan, akses bagi orang sakit dan ibu hamil terhambat, hingga pertumbuhan ekonomi kampung terhenti. Masyarakat menilai kondisi ini terjadi karena lemahnya komitmen dan pengawasan dari pihak pengambil kebijakan.
Selama ini, warga hanya mampu melakukan perbaikan seadanya secara swadaya, namun hasilnya tidak bertahan lama. Berbagai keluhan dan usulan yang telah disampaikan kepada pihak berwenang juga belum pernah mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut yang nyata.
Pernyataan Salah Satu Narasumber👉TOKOH ADAT ( Bpk. Maris Dase )
“Sudah berganti pemimpin, berganti periode, tapi jalan kami tetap begini. Seolah-olah Kampung Mawesday tidak ada di peta pembangunan Kabupaten Sarmi. Kalau bukan DPRD yang mengawasi anggaran, bukan Pemda yang melaksanakannya, lalu siapa lagi yang harus kami harapkan? Jalan ini adalah nyawa kami, tapi diperlakukan seperti barang yang tak dipedulikan,” tegas Kepala Kampung Mawesday.
Tokoh Adat setempat menambahkan, “Kami sudah bersabar bertahun-tahun. Jika pemimpin hanya pandai berjanji saat kampanye dan melupakannya setelah menduduki jabatan, untuk apa kami memilih dan mendukung mereka?”
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerataan pembangunan di Kabupaten Sarmi masih jauh dari harapan. Masyarakat Kampung Mawesday menuntut DPRD segera mengawasi penyaluran anggaran, serta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum segera turun tangan melakukan perbaikan secara total. Jika terus diabaikan, bukan hanya perekonomian yang akan lumpuh, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan daerah akan runtuh sepenuhnya.
Sumber: Tokoh Adat, Kepala Kampung Mawesday, dan Masyarakat Kampung Mawesday
Editor: Rosmawati
Reporter: Farli Ponomban S.Th
