 |
| Ketua Umum DPK LINK HAM RI Bulukumba, Rahmat |
BULUKUMBA, TIMURPOS.COM – Dugaan penyalahgunaan bantuan pemerintah di sektor pertanian kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lembaga Investigasi Kebijakan Publik, Hukum, dan HAM RI (LINK HAM RI) Bulukumba mendesak Kementerian Pertanian Republik Indonesia turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran bantuan pertanian dan peternakan di Kabupaten Bulukumba.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPK LINK HAM RI Bulukumba, Rahmat, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan lembaganya di lapangan.
Rahmat mengungkapkan, pihaknya menemukan dugaan adanya segelintir anggota kelompok tani maupun kelompok peternakan yang diduga memperjualbelikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan pemerintah lainnya secara sepihak.
"Jika benar terjadi, praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan program bantuan pemerintah yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak," ujar Rahmat dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).
Ia juga mengingatkan seluruh kelompok tani, kelompok peternakan, maupun oknum pemerintah agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan demi kepentingan pribadi.
Menurutnya, seluruh bantuan yang bersumber dari pemerintah wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Atas dugaan tersebut, LINK HAM RI meminta Kementerian Pertanian RI melakukan audit menyeluruh, mulai dari tingkat dinas hingga kelompok tani dan kelompok peternakan yang menerima bantuan.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah disalurkan secara tepat sasaran, sesuai aturan yang berlaku, serta mencegah potensi kerugian bagi anggota kelompok tani maupun peternak.
LINK HAM RI juga menegaskan kesiapannya menyerahkan hasil investigasi beserta data yang dimiliki kepada aparat atau instansi berwenang apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, maupun pihak-pihak yang disebut terkait dugaan tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila telah diperoleh klarifikasi dari pihak terkait.
Editor: Bang Jul Tanggo
Reporter: Rosmawati
