BANTAENG, TIMURPOS.COM – Situasi panas dan penuh ketegangan menyelimuti Perumda Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Di tengah beredarnya Surat Keputusan (SK) pengaktifan kembali Suwardi sebagai Direktur, suasana di lapangan justru berubah menjadi drama terbuka yang menyita perhatian publik.
SK bernomor 100.3.3.2/26/Ekonomi yang ditetapkan pada 4 Mei 2026 itu menjadi titik balik. Setelah melalui masa penonaktifan sementara akibat proses klarifikasi atas temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, nama Suwardi kini kembali mengisi kursi direktur definitif.
Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta berjalan mulus.
Alih-alih disambut, gelombang penolakan justru menguat. Sejumlah elemen bersama karyawan internal PDAM memilih bertahan di halaman kantor. Gerbang utama disegel. Akses masuk ditutup rapat. Bahkan hingga malam hari, penjagaan tetap berlangsung, menciptakan suasana tegang yang tak biasa.
Di balik keputusan itu, Bupati Bantaeng juga secara resmi memberhentikan dengan hormat Dr. Muh. Rivai Nur dari posisi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur disertai ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan.
Pengaktifan kembali Suwardi sendiri bukan tanpa dasar. Rekomendasi Dewan Pengawas melalui surat tertanggal 28 April 2026 menjadi landasan utama, sekaligus mencabut SK sebelumnya terkait penonaktifan dan penunjukan Plt.
Namun kini, yang terjadi bukan sekadar pergantian jabatan melainkan konflik terbuka yang mencuat ke permukaan.
Aksi penyegelan kantor menjadi simbol kuat adanya resistensi di tubuh internal.
Publik pun dibuat bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini?
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng maupun pihak manajemen PDAM terkait situasi yang terus memanas tersebut.
Sementara itu, ketegangan di lokasi masih terasa. Gerbang tetap tertutup. Massa bertahan. Dan drama di PDAM Bantaeng tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Editor: Jul Tanggo
Reporter: Rosma/Tri Indra
