 |
| Sarmi Masadepan Honorer Yang Belum Kunjung Jelas, Pengangguran Yang Memprihatinkan. |
SARMI, PAPUA TIMURPOS.COM – Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Ketika narasi "efisiensi" Bapak gunakan sebagai tameng untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, rakyat berhak menuntut jawaban jujur: apakah pelayanan dasar kami benar-benar dilindungi? Pertanyaan ini bukan retorika kosong, melainkan tuntutan konstitusional atas setiap rupiah APBN yang bersumber dari keringat dan pajak rakyat. Namun, di tengah perdebatan uji materi terhadap tata kelola MBG, ada suara yang lebih sunyi namun jauh lebih menyakitkan: jeritan tenaga honorer di Kabupaten Sarmi yang hingga kini belum memiliki kejelasan status Masa Depan (MSA). "Pernahkah Bapak memikirkan nasib tenaga honorer di setiap distrik dan kabupaten ini secara serius? Atau mereka hanya dianggap sebagai angka statistik dalam laporan kinerja semata?" tanyanya dengan nada menggugat dalam forum aspirasi masyarakat sipil pekan lalu. Realitas ini membuktikan bahwa efisiensi anggaran yang tidak berpihak pada manusia hanyalah bentuk kemunafikan birokrasi yang membiarkan pahlawan pendidikan dan kesehatan hidup dalam ketidakpastian, Sabtu ( 1 Agustus 2026 ).
Efisiensi MBG vs Pengorbanan Tenaga Dasar: Pemotongan anggaran MBG sebesar Rp67 triliun seharusnya dialihkan untuk menyelesaikan masalah struktural seperti status honorer, bukan sekadar alasan administratif yang mengabaikan realitas sosial di daerah terpencil.
Gaji Honorer Sarmi Rp1,8 Juta/Bulan Tidak Manusiawi: Dengan besaran tersebut, seorang guru atau nakes honorer mustahil memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan transportasi selama satu bulan penuh; ini bukan upah layak, melainkan subsidi kemiskinan yang dilegalkan negara.
Ketidakjelasan MSA Sebagai Bentuk Pengabaian Sistemik: Tenaga honorer di Sarmi bekerja bertahun-tahun tanpa kepastian hukum ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan amanah UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan SDM aparatur.
Pengangguran Menggila di Tengah Proyek Mercusuar: Tingkat pengangguran terbuka di Sarmi mencapai level krisis, sementara anggaran daerah justru terserap oleh proyek fisik yang tidak menciptakan multiplier effect ekonomi bagi warga lokal.
Pajak Bumi dan Kekayaan Rakyat Dikorbankan Demi Elit: Dana yang berasal dari PBB dan retribusi kekayaan alam seharusnya kembali ke rakyat kecil, namun kenyataannya dinikmati oleh segelintir pejabat yang perutnya buncit sementara rakyat kurus kelaparan.
Kemunafikan Klaim Kesejahteraan: Pemerintah mengklaim fokus pada ketahanan pangan melalui MBG, tetapi melupakan bahwa guru dan nakes honorer—yang seharusnya menjadi garda terdepan pembangunan SDM—sendiri kesulitan mengakses pangan bergizi karena gaji yang tidak memadai.
Uji Materi MBG Harus Melibatkan Suara Honorer: Gugatan konstitusional terhadap penganggaran MBG tidak akan bermakna jika tidak menyertakan perspektif mereka yang paling terdampak oleh alokasi anggaran yang tidak adil, termasuk honorer yang dikorbankan demi program populer.
Bangunlah Dari Tidur Wahai Raksasa Anggaran: Seruan ini bukan metafora puitis, melainkan ultimatum moral kepada para pengguna anggaran di pusat, provinsi, dan kabupaten: berhenti bermimpi di atas penderitaan rakyat, dan mulailah menghitung berapa nyawa yang melayang karena kebijakan yang buta hati.
Closing Statement
Kepada Bapak Presiden: cobalah hidup sehari saja dengan gaji Rp1,8 juta per bulan di Kabupaten Sarmi. Rasakan bagaimana rasanya memilih antara membeli beras atau membayar ongkos ke sekolah; rasakan bagaimana rasanya mengajar anak-anak bangsa sambil perut keroncongan; rasakan bagaimana rasanya disebut "pahlawan" tapi diperlakukan seperti sampah oleh sistem yang Bapak bangun. Jika Bapak tidak sanggup merasakan itu, maka jangan pernah lagi bicara tentang kesejahteraan rakyat, karena mulut Bapak terlalu kotor untuk mengucapkan kata itu. Kepada para raksasa pengguna anggaran yang bersumber dari pajak bumi dan kekayaan rakyat: sadarilah bahwa setiap rupiah yang kalian korupsikan atau habiskan untuk kepentingan pribadi adalah darah yang tumpah dari tubuh para honorer yang kelaparan. Dan kepada rakyat Sarmi: jangan biarkan jeritan kalian tenggelam dalam hiruk-pikuk politik Jakarta. Dokumentasikan setiap janji palsu, catat setiap nama pejabat yang ingkar, dan gunakan hak suaramu sebagai senjata terakhir melawan ketidakadilan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat seberapa besar anggaran MBG yang Bapak potong, tetapi sejarah akan mencatat seberapa berani Bapak membela mereka yang dibayar murah demi mendidik dan menyembuhkan negeri ini. Bangunlah, wahai para raksasa—atau enyahlah dari kursi kekuasaan yang seharusnya diisi oleh manusia, bukan monster anggaran!
Editor : Farli Ponomban S.Th
Sumber : Aspirasi Tenaga Honorer Sarmi & Analisis Kritis Kebijakan APBN 2026
