UNTUK APA MERDEKA?.
SARMI PAPUA, OPINI REDAKSI – TIMURPOS.COM Kemerdekaan seharusnya menjadi puncak dari perjuangan panjang bangsa ini. Namun hari ini, di balik bendera yang berkibar dan pidato yang menggema, ada satu pertanyaan yang terus menghantui: untuk apa merdeka, jika rakyat masih terus menderita? Jumat ( 07 Agustus 2026 ).
Pertanyaan ini bukan sekadar ungkapan kekecewaan. Ini adalah jeritan. Jeritan rakyat yang hak-haknya perlahan terkikis, bahkan dirampas di negeri sendiri.
Untuk apa merdeka, jika mafia tanah masih bebas bergerak, merampas hak masyarakat adat, dan menjadikan tanah sebagai komoditas kekuasaan? Negara seakan kalah oleh para pemain gelap yang bekerja di balik meja.
Untuk apa merdeka, jika koruptor berdasi terus menggerogoti uang rakyat tanpa rasa takut? Mereka hidup mewah di atas penderitaan, sementara rakyat dipaksa bertahan dalam himpitan ekonomi yang semakin keras.
Untuk apa merdeka, jika program yang dibungkus dengan narasi kemanusiaan justru menyisakan tanda tanya besar? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk masa depan anak bangsa, kini justru memunculkan kekhawatiran. Rakyat tidak butuh program yang sekadar indah di konsep, tetapi lemah dalam pengawasan.
Untuk apa merdeka, jika rakyat terus mencari pekerjaan tanpa kepastian, sementara pemerintah dan legislatif justru mempertontonkan pemborosan anggaran dalam skala besar? Uang negara seolah kehilangan arah, tidak lagi berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan.
Untuk apa merdeka, jika hingga kini kehadiran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua masih seperti bayangan—terlihat, tetapi tidak bisa dirasakan? Ketika keadilan terasa jauh, dan perlindungan hukum seolah hanya berlaku bagi segelintir orang.
Untuk apa merdeka, jika anak-anak bangsa masih harus belajar dalam keterbatasan? Anggaran pendidikan selalu menjadi janji, tetapi realisasinya seringkali menjadi ironi. Pemimpin pandai berpidato, namun lemah dalam tindakan.
Untuk apa merdeka, jika harga sembako terus melonjak tanpa kendali, menekan rakyat kecil hingga ke batas kemampuan bertahan hidup?
Papua, yang sering disebut sebagai “dapur Indonesia”, justru menjadi cermin ketimpangan. Dari kesehatan yang terbatas, pendidikan yang tertinggal, hingga ekonomi yang rapuh. Pengangguran bukan lagi angka statistik—ia adalah kenyataan pahit yang dirasakan setiap hari.
Di balik semua itu, ada kisah yang tidak pernah masuk laporan resmi: keluarga yang menahan lapar, anak-anak yang putus sekolah, dan masyarakat yang kehilangan harapan secara perlahan. Mereka tidak bersuara, tetapi penderitaan mereka nyata.
Lalu kepada para pemangku kekuasaan, pertanyaan ini layak diajukan dengan tegas: di mana hati nurani kalian?
Dan kepada para penegak hukum: di mana keberanian kalian ketika keadilan diinjak-injak?
Kemerdekaan bukan sekadar simbol. Ia adalah tanggung jawab. Jika negara gagal melindungi rakyatnya, gagal menghadirkan keadilan, dan gagal memastikan kesejahteraan, maka kemerdekaan itu hanya akan menjadi seremonial tanpa makna.
Closing Statement.
Sudah cukup rakyat bersabar. Sudah cukup rakyat menunggu. Negara harus hadir, bukan sekadar terlihat. Pemerintah harus bekerja, bukan hanya berbicara. Penegak hukum harus bertindak, bukan diam.
Jika tidak, maka pertanyaan itu akan terus menggema dari Papua hingga ke seluruh pelosok negeri:
Untuk apa merdeka?
Editor : Farli Ponomban S.Th
Sumber : Himpunan Jurnalistik Seluru Indonesia
